Tim Reformasi Kalurahan Jangkaran mengadakan koordinasi pada Jumat, 25 April 2025 yang bertempat di Balai Kalurahan. Rapat koordinasi ini sebagai bentuk persiapan pelaksanaan Reformasi Kalurahan melalui Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2025.

Reformasi Kalurahan merupakan salah satu misi pembangunan DIY periode tahun 2022-2027 dalam meningkatkan kualitas hidup – kehidupan – penghidupan masyarakat, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan. Dalam mewujudkan reformasi Kalurahan ada dua strategi pendekatan, yaitu Reformasi Birkorasi Kalurahan (RBKal) dan Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (RPMKal).

Dalam koordinasi tersebut, Purwoko, Lurah Jangkaran sekaligus Ketua Tim Reformasi Kalurahan, dalam arahannya meminta kepada seluruh anggota Tim Reformasi Kalurahan untuk melaksanakan kegiatan yang sudah direncakan dengan sebaik-baiknya. Selain memakan waktu, kegiatan di dalam Reformasi Kalurahan ini juga akan memeras tenaga dan pikiran.

“Tim Reformasi Kalurahan ini tidak ada honornya maka saya minta keihlasannya, untuk pembangunan Kalurahan Jangkaran yang lebih baik. Lemah teles, Gusti Allah sing mbales”, pungkasnya.

Sebagai koordinasi awal, Fajar Pudiarna, Carik Jangkaran sekaligus Sekretaris Tim Reformasi Kalurahan dalam pemaparannya memberikan gambaran tentang garis besar Reformasi Kalurahan sekaligus peran Tim Reformasi Kalurahan dalam pelaksanaan kegiatan.

Untuk tahun anggaran 2025, Pemerintah Kalurahan Jangkaran dalam melaksanakan kegiatan RBKal dan RPMKal dengan alokasi dana sebesar seratus juta rupiah yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta telah dialokasi sebesar dua puluh juta untuk kegiatan RBKal dan delapan puluh juta untuk RPMKal.

Kegiatan-kegiatan yang masuk dalam RBKal terdiri dari Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kalurahan dan Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima. Sedangkan untuk RPMKal kegiatannya terdiri dari Penguatan Kegiatan Penanganan Stunting dan Penguatan Kegiatan untuk Penanganan Kemiskinan.

Secara rinci dalam Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kalurahan berfokus pada Perjanjian Kinerja Lurah yang terdiri dari Menurunnya Jumlah Rumah Tangga Miskin, Menurunnya Jumlah Anak Stunting, Meningkatnya pendapatan asli Kalurahan, dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kalurahan. Agar Perjanjian Kinerja Lurah ini terwujud, maka Pemerintah Kalurahan Jangkaran menerapkan strategi, yaitu dengan merumuskan perjanjian kinerja pamong Kalurahan kepada Lurah.

“Kinerja Lurah merupakan cerminan dari kinerja Pamong Kalurahan, maka perlu saya sampaikan kita sebagai pamong harus berani berkomitmen untuk meningkatkan kinerja kita sesuai dengan yang sudah ditagetkan”, Fajar Pudiarna menyampaikan.

Sedangkan untuk Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima, Pemerintah Kalurahan berfokus pada Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Publik, Penyusunan Maklumat Pelayanan, dan Penerapan Kode Etik dan Internalisasi Pelayanan Prima.

Dalam penanganan stunting yang masuk dalam program RPMKal, Pemerintah Kalurahan Jangkaran menerapkan strategi dengan kegiatan penguatan tim percepatan penurunan stunting, edukasi tentang pencegahan stunting, dan penyediaan bahan makanan berprotein berkelanjutan dengan budidaya bebek petelur.  Sedangkan untuk penanganan kemiskinan Pemerintah Kalurahan Jangkaran menerapkan strategi dengan memberikan bantuan sarana usaha kepada Desa Wisata. Targetnya Desa Wisata menjadi simpul potensi kalurahan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan mencegah kemiskinan.

Tim Reformasi Kalurahan terdiri dari Lurah, Pamong Kalurahan, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan Tokoh-tokoh masyarakat mewakili dari masing-masing Padukuhan. FP